Rabu, 19 Oktober 2016

EKONOMI KOPERASI - KOPERASI

EKONOMI KOPERASI
KOPERASI

Di susun Oleh :
Geraldi ( 22215851 ) – 2EB07
Haris Halomoan nasution ( ( 23215058 ) – 2EB07
Hulliyaturrobiah ( 23215176 ) – 2EB07
Ichpa Ila Ichsani ( 23215216 ) -2EB07
Larasita Adhimas Putri ( 23215789 ) – 2EB07

UNIVERSITAS GUNADARMA
2016/2017



Nama Koperasi : Koperasi Guru dan Pegawai SMP 56
Nama Pewawancara : Ibu Zubaidah, Mpd
Alamat Koperasi : Jalan jeruk purut I, RT.3/RW.3 cilandak timur, pasar minggu kota jakarta selatan daerah khusus , ibukota jakarta 12560
  • Sejarah koperasi SMPN 56
Pada tahun 1966 pengurus yayasan pendidikan koperasi di SMP Negeri 56 Jakarta, telah beberapa kali berubah nama mengikuti kebijakan Keala Dinas Pendidikan atau kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebelum otonomi daerah diberlakukan Januari 2001. SMP LVI atau SMP 56 menjadi sekolah Negeri berdasarkan Surat Keputusan Deputy Menteri Pendidikan Dasar Republik Indonesia Nomor : 108/SK/B/III/65-66 tanggal 30 Juli 1966 yang ditandatangani Wakil Kepala Direktorat Pendidikan Umum, R. Soetedja. Gedung SMP 56 saat berlokasi di kecamatan Kebayoran Baru, semula adalah gedung SMP LPN (Lembaga Pendidikan Nasional) terletak di Jl. Melawai XIV kemudian berubah nama menjadi Jl. Melawai Raya Blok N/2. Berdasarkan Surat Keputusan status penegerian yaitu tanggal 30 juli 1996, tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari berdirinya SMP 56, dengan Kepala Sekolah yang pertama bertugas adalah Bapak Drs. Soetomo Rifai.
Sejak berdirinya SMP 56 tahun 1966 hingga 14 Juli 2014 tercatat 18.388 pernah pmenjadi siswa SMP 56. Tercatat pula sejumlah Kepala Sekolah yang pernah memimpin SMP 56 Jakarta :
1. Drs. Soetomo Rifai1966 s.d. 1980
2. Ny. F.A.W Adam B-------------------------------------------1980 s.d. 1984
3. Drs. A. Ismail ---------------------------------------------------1984 s.d. 1989
4. Ny. Ai Dalisah Basyuni-------------------------------------1989 s.d. 1994
5. H. Abutalib, S.H.-----------------------------------------------1994 s.d. 1999
6. Dra. Hj. Titi Rochmani Sudarmadi------------------------1999 s.d. 30 Juni 2001
7. Drs. H. Irwan, MM----------------------------------------------7 Juli 2001 s.d. 16 Juli 2001
8. Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd----------1 Sept 2001 s.d. 7 Juli 2005
9. Drs. Eddy Effrans A.S----------------------------------------2005 s.d. 2008
10. Drs. Syahminan Lubis----------------------------------------2008 s.d. 2011
11. Dr. H. A. Otjin Kusnadie, M.Pd----------------------------21 April 2011 s.d. 20 Maret 2014
12. Hj. Rusminah Sri Hartami, S.Pd---------------------------20 Maret 2014 s.d 14 Des 2015
13. Bambang Sutejo, M.Pd-------------------------------------26 Januari 2016 s.d
Visi
Mencetak insan-insan koperasi yang berkualitas. Bertanggung jawab dan profesional.
Misi
· Mendidik dan melatih anggota tentang perkoperasian.
· Melibatkan secara aktif seluruh anggota untuk berpartisipasi dalam koperasi sekolah.
· Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota.
· Memberikan harga-harga barang yang layak.
· Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh anggota.
· Melaksanakan kegiatan bakti sosial masyarakat.

  • Tujuan koperasi :
1. Menanamkan sikap hidup ekonomis pada diri setiap anggota.
2. Memupuk semangat solidaritas antar anggota.
3. KST mempunyai kader-kader pengurus dan pengawas yang kompeten.
4. Menanamkan budaya menabung pada anggota.
5. Meningkatkan distribusi pinjaman.
6. Meningkatkan profitabilitas koperasi.
7. Memperluas wawasan dan relasi koperasi.
8.Meningkatkan solidaritas antarkoperasi.


  • Koperasi guru dan pegawai SMPN 56:
Ketua : Zubaidah, Mpd
Sekretaris : Roza yusnita , SI, Mpd
Bendahara : Dra. Lina karlinawati
Pengawas : 1. Zurni martin, Spd
2. salomi latuharhary, Spd,MM
Pembina : Bambang sutejo, Mpd
SISTEM OPERASIONAL KOPEARSI SEKOLAH
No
KOMPONEN
URAIAN
1 Dasar hukum 1. Permenpan No.35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan 2. Surat Keputusan Kepala SMPN 56 Jakarta
2 Persyaratan pelayanan
1. Mengisi buku tamu
2. Berpenampilan rapi, ramah dan punya loyalitas
3. Barang dan makanan / minuman yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan dan harga yang telah disepakati
4. Harus memahami ketentuan-ketentuan yang telah kami buat dalam hal pembelian makanan / minuman
3 Sistem, mekanisme dan prosedur
1. Suplier datang ke koperasi Siswa
2. Memberikan buku tamu
3. Mengijinkan supplier memeriksa stock barang yang habis
4. Membuat order barang
5. Menerima barang
6. Memeriksa barang sesuai dengan nota yang telah dibuat
7. Membayar tagihan sejumlah nota kredit
8. Pendistribusian barang sesuai dengan spesifikasinya
4 Jangka waktu penyelesaian 15 – 25 menit (masing-masingtahap 2-3 menit)
5 Biaya / tarif Bebas biaya / tanpa biaya
6 Produk Pelayanan Memberikan kemudahan dalam mensuplai barang kebutuhan sehari-hari siswa dan makanan / minuman yang sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan
7 Sarana, prasarana dan / atau fasilitas Sarana: meja, kursi, etalase / almari kaca, almari kayu, rak Prasarana: instalasi listrik, ruang makan
8 Kompetensi pelaksana Suplier harus mengerti tentang barang yang masih layak jual dan makanan / minuman yang bersih, sehat dan bergizi.
9 Pengawasan internal Pengawasan dilakukan oleh guru yang telah ditunjuk sebagai Pembina koperasi
10 Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan melalui kotak saran yang telah disediakan oleh sekolah (pihak humas sekolah)
11 Jumlah pelaksana Jumlah supplier berkis arantara 10 – 15 orang
12 Jaminan pelayanan Tata tertib yang telah kita buat


  • Aktifitas Koperasi
    1. Rapat rutin Pengurus rutin Pengurus, Pembina dan Penasehat Koperasi SMPN 56 Jakarta Penerimaan pengurus baru
    2. Simpanan pokok
    3. Stock Opname rutin tiap bulan
    4. Laporan Keuangan Koperasi tiap bulan
    5. Diklat anggota
    6. Rapat Anggota Tahunan


DISTRIBUSI




I. Sisa hasil usaha per 31 Desember 2015

106,910,126
II. Distribusi sisa hasil usaha

NO
DISTRIBUSI
RASIO
BESARNYA
1
Dana cadangan
20%
21,382,025
2
Partisipasi usaha anggota
30%
32,073,038
3
Partisipasi modal anggota
25%
26,727,532
5
Dana pengurus
15%
16,036,519
6
Dana Pendidikan
5%
5,345,506
7
Dana sosial
3%
2,672,753
8
Dana pembangunan Daerah kerja
3%
2,672,753







106,910,126






Senin, 06 Juni 2016

TUGAS PENULISAN PEREKONOMIAN INDONESIA

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA
PEREKONOMIAN INDONESIA



Nama                           : Ichpa Ila Ichsani
Kelas                           :1EB08
NPM                            :23215216


UNIVERSITAS GUNADARMA
2016
KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul: “PEREKONOMIAN INDONESIA 2011 “..
Kami menyadari walaupun telah terwujudnya makalah ini dengan usaha yang semaksimal mungkin, akan tetapi segala kekurangan dan ketidaksempurnaan selalu masih ada banyak kekurangan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil, sehingga dapat terselesaikannya makalah kami ini.
Sebagai penutup kami sadar kalau sebagai manusia biasa tak dapat luput dari sebuah kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan. Maka dari itu, sudilah kiranya para pembaca member ma’af  yang sebesar-besarnya. Kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


bogor, 7 juni 2016



ichpa ila Ichsani


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1.                     Latar belakang masalah                      
1.2.                     Ruang lingkup masalah
1.3.                     Perumusan masalah
1.4.                     Tujuan
1.5.                     Kegunaan
1.6.                     Sistematika penulisan
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB III PENUTUP


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Perekonomian Indonesia pada 2010 dinilai sejumlah kalangan cukup menggembirakan. Di saat sebagian besar negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif, perekonomian Indonesia justru tumbuh dengan  laju sekitar enam  persen. 
World Economic Forum melaporkan, peringkat daya saing Indonesia untuk 2010-2011 naik 10 tingkat di angka 44 dari peringkat sebelumnya di level 54. Kenaikan itu terutama didorong kinerja makro ekonomi yang sangat baik sehingga, kinerja ekspor tumbuh pesat. 
Komite Ekonomi Nasional atau KEN, lembaga yang ditugasi untuk memberi masukan kebijakan ekonomi kepada Presiden, meyakini laju ekonomi Indonesia tahun depan akan  melaju lebih cepat. KEN berharap bisa mendorong pemerintah memaksimalkan momentum pertumbuhan ekonomi ini. 
Antara lain dengan terciptanya koordinasi yang baik, pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat, serta tetap mewaspadai gejolak keuangan global.  Dengan kebijakan ekonomi yang tepat, KEN yakin perekonomian Indonesia tahun depan akan tumbuh dengan  laju 6,4 persen. Menurut KEN, tingkat konsumsi, investasi, dan ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita secara serentak. Sementara total out put perekonomian Indonesia diperkirakan mencapai Rp 7.726 Triliun. Ini dikarenakan Indonesia baru  memasuki fase ekspansinya. 
Meski begitu, lembaga penasehat ekonomi Presiden ini berharap pemerintah mewaspadai tantangan dan risiko di tahun mendatang. Tantangan tersebut baik gejolak keuangan dunia maupun faktor dalam  negeri yang bisa berakibat buruk pada stabilitas ekonomi makro.
1.2.Ruang Lingkup Masalah
Ruang lingkup masalah sangat penting agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah dan tidak terlalu melebar sehingga lebih mudah dalam menentukan isi dari permasalahan tersebut.
Permasalahan dalam penulisan ini dititikberatkan pada prospek perekonomian Indonesia 2011, risiko dan tantangan ekonomi 2011, serta evaluasi perekonomian Indonesia tahun 2010 pada Negara ASEAN.
1
1.3. Perumusan Masalah
Dengan memahami dari latar belakang dan ruang lingkup di atas maka perumusan masalah dalam makalah ini antara lain:
1.3.1.               Bagaimana evaluasi perekonomian Indonesia pada tahun 2010 ?
1.3.2.               Bagaimana prospek ekonomi Indonesia 2011?
1.3.3.               Risiko dan tantangan yang seperti apa yang akan di hadapi Indonesia ?
1.3.4.               Apa saja yang harus di perhatikan di tahun 2011 ?

1.4. Tujuan Penulisan
Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk :
1.4.1.               Mengetahui evaluasi perekonomian Indonesia tahun 2010.
1.4.2.               Mengetahui prospek ekonomi Indonesia tahun 2011.
1.4.3.               Mengetahui risiko serta tantangan yang dihadapi Indonesia.
1.4.4.               Mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan di tahun 2011.

1.5. Manfaat Penulisan
Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna baik secara toritis maupun secara praktis :
1.5.1.               Kegunaan  teoritis dimaksudkan bahwa hasil penulisan kelak dapat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang prospek perekonomian khususnya Negara Indonesia.
1.5.2.               Kegunanaan praktis dimaksudkan hasil dari penulisan ini dapat dijadikan bahan masukan kepada pihak terkait dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang prospek perekonomian Indonesia.



2

1.6.  Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran mengenai isi dari makalah ini maka,  kami membuat sistematikan  penulisan sebagai berikut :
BAB I      : PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II    : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan dibahas mengenai hasil penulisan dan penelitian  yang diperoleh penulis baik secara deskriptif yang bersifat umum maupun data hasil penelitan sumber, yaitu gambaran umum tentang prospek ekonomi Indonesia, analisis dan pembahasan.
BAB III   : PENUTUP
Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran secara singkat.


3
BAB II
HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1.  Evaluasi Perekonomian Indonesia 2010.
Untuk analisis evaluasi tersebut, akan dilakukan dalam dua kelompok yaitu, keuangan dan sektor rill. Selain itu, sebelum melakukan analisis tehadap perekonomian Indonesia 2010, maka perlu juga dikemukakan atas pertumbuhan ekonomi untuk tiga kuartal bagi negara-negara ASEAN
2.1.1 Ekonomi Regional
Grafik dibawah ini memperlihatkan PDB beberapa negara.
Posisi Indonesia memiliki PDB yang terendah setelah Swiss dan Belgia. Secara besaran negara dibandingkan kedua negara tersebut Indonesia lebih besar. Bahkan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang saat ini sudah mencapai 240 juta dan merupakan pasar keempat terbesar di dunia setelah China, USA dan India, maka PDB yang diciptakan Indonesia sangat rendah. Tetapi, rendahnya PDB ini juga memberikan peluang kepada penduduk Indonesia terutama Pemerintah untuk menaikkan PDB dengan berbagai tindakan yang meningkatkan perekonomian.
4
2.1.2. Tingkat Bunga
Tingkat bunga merupakan sebuah variabel sangat penting pada suatu negara, karena tingkat bunga ini menjadi pokok persoalan dan bisa berakibat ke berbagai sektor ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah sangat memperhatikan gejolak tingkat bunga ini dan pemerintah sangat hati-hati dalam menaikkan atau menurunkan tingkat bunga.
Dalam kebijakan tingkat bunga, Bank Indonesia memperkenalkan SBI rate yang diumumkan setiap bulan. Tingkat bunga ini menjadi patokan berbagai pihak dalam menentukan tingkat bunga pinjaman dan deposito untuk perbankan dan juga melakukan ekspansi bagi perusahaan swasta. Hampir dua tahun pemerintah tidak melakukan kenaikan tingkat bunga, sementara tingkat bunga di luar negeri masih terus turun sehingga gap tingkat bunga sangat besar spreadnya..
2.1.3.Inflasi
Inflasi merupakan ukuran perubahan harga secara menyerluruh. Tingkat bunga yang berlaku selalu mengacu kepada tingkat inflasio. Bila inflasi meningkat maka tingkat bunga akan meningkat karena tingkat bunga nominal merupakan hasil jumlah inflasi dengan tingkat bunga riil.
2.1.4. Nilai Kurs                                                                                
Salah satu variabel makro yang sering dikelola dan dibuat dalam Undang Undang yaitu nilai kurs. Nilai kurs harus dikelola agar tidak menimbulkan persolan pada inflasi dan perekonomian secara keseluruhan. Nilai kurs dollar ini juga selalu dikaitkan dengan cadangan devisa. Biasanya, kurs dollar suatu negara akan bagus maka nilai cadangan devisanya sangat tinggi.
Pemerintah harus menjaganya dengan memberikan informasi kepada public secepatnya terutama kependuduk Indonesia agar bisa menahan nilai kurs tersebut pada level yang diinginkan. Kebijakan yang menaikkan inflasi tidak perlu diterbikan Pemerintah dalam masa mendatang agar kurs dollar ini tetap stabil.
2.1.5. Harga Minyak
Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak mentah menjadikan pendapatan dari minyak mentah sebagai salah satu sumber pendapatan dari APBN. Tetapi, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi atas harga minyak untuk dalam negeri yang dipakai masyarakat. Masyarakat yang berkecukupan juga disubsidi Pemerintah dengan membelinya minyak premium untuk keperluan sehari-hari yaitu transportasi mobil pribadi.
5
2.1.6. Utang Luar Negri
Pemerintah Indonesia selalu menganut adanya defisit anggaran yang didanai dari hutang. Awalnya, ketika Pemerintah Suharto, defisit anggaran tersebut didanai dari pinjaman luar negari baik pinjaman tunai, proyek maupun kerjasama. Sebelum membahas utang Indonesia maka posisi Indonesia dibandinhkan beberapa Negara yang ditunjukkan dibawah ini.
Utang luar negeri yang terus meningkat ini mempunyai persoalan di belakang hari terutama akan meningkat terus bila dikonversikan terhadap Rupiah bila Rupiah terus melemah. Persoalan berikutnya, bagaimana hutang tersebut akan dibayar bila perekonomian tidak terus mengalami peningkatan yang tajam, sementara kebijakan yang diambil selalu menjadi anak manis yang harus terus membayar hutang walaupun kenaikan hutang bukan kesengajaan tetapi situasi yang tidak bisa dikelolan Pemerintah maupun pemberi pinjaman.
Utang luar negeri yang dilakukan dengan sebuah komitmen dan disetujui melalui sebuah kontrak. Ada juga pinjaman luar negeri tersebut tidak ditarik pemerintah yang dikenal undisbursed loan. Adapun undisbursed loan yang sebesar US$ 9,3 miliar pada tahun 2006, meningkat menjadi US$ 9,7 miliar pada tahun 2007, meningkat lagi menjadi US$ 11,6 miliar pada tahun 2008 dan meningkat tajam lagi menjadi US$ 16,4 miliar pada tahun 2009.
Pemerintah sebaiknya memperbaiki hutang luar negeri agar tidak menjadi problema di masa mendatang. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan rekayasa keuangan dimana hutang yang diterima bisa membayar pokok hutang tersebut melalui jaminan hutang tersebut.
2.2.  Prospek Ekonomi Indonesia 2011
Pemahaman terhadap ekonomi 2010 telah diuraikan sebelumnya, dimana angka-angka yang diperoleh bisa tercapai. Pada tahun 2011 pemerintah dan pihak swasta memberikan proyeksi pada tahun 2011 sebagai berikut :
• Economic Growth 6,4%
• Kurs Rupiah Rp. 9.250 per US$
• SBI 3 months 6,5%
• Inflasi 5,3%
• Harga Minyak US$ 80 per barrel
• Lifting Minyak 970 ribu per hari
• Kredit Growth > 20%
• Industri Properti Growth 12% equivalen
• Konsumsi Semen Growth 10%
• Penjualan motor growth 12%
• Penjualan Mobil 800 ribu unit pada 2011
• Pertumbuhan Investasi (PMA/PMDN) diatas 15%
6
Angka pertumbuhan yang dicanangkan pemerintah tidak banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.  Dalam  hal harga minyak dan lifting minyak maka pemerintah kelihatan
sedikit mendekati tetapi untuk harga minyak kebanyak meleset. Hanya lifting minyak yang sedikit tepat dua tahun terakhir, dikarenakan faktor luar tidak ada yang mempengaruhi sehingga, angka tersebut tercapai.
Baru-baru ini, pemerintah  membuat kebijakan tentang subsidi BBM dimana semua mobil plat hitam tidak boleh membeli premium dan harus pertamax. Artinya, ada pergeseran
pembelian dan  meningkatkan pembelian. Peningkatan pembelian ini juga merupakan kebijakan pemerintah yang meningkatkan harga terselubung sehingga inflasi akan meningkat di masa mendatang. Akibatnya, kenaikan inflasi membuat pengambil kebijakan harus menaikkan tingkat bunga. Kenaikan tingkat bunga akan memberikan persoalan bagi perekonomian di masa mendatang.
Pemerintah harus bekerja keras lagi untuk meningkatkan perekonomian, pertumbuhan lebih tinggi bisa tercapai bila pemerintah serius memperbaiki ekonomi. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan yaitu memperbesar ekspansi dan tidak terlambat. Salah satu contoh realisasi APBN yang selalu terlambat dan bila ini bisa diperbaiki akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari perkiraan. Swasta tingak mungkin melakukan investasi bila pemerintah tidak menjadi leader dalam bidang ini. Mudah-mudah Pemerintah merubah strateginya pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat tercapai.
3.1. Resiko & Tantangan Ekonomi di Tahun 2011
Komite Ekonomi Nasional dalam buku Prospek Ekonomi Indonesia 2011 menuturkan ada sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi Indonesia di tahun depan adalah :
·            Tantangan atas kemungkinan terjadinya gelembung nilai aset (asset bubble) dan inflasi, karena kurangnya daya serap ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk jangka pendek.
·            Terhentinya arus modal masuk dan bahkan terjadinya penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar.
·            Subsidi energi dan alokasi yang kurang efisisien. Selama ini, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih dinikmati orang mampu (berpenghasilan  tinggi).
·            Resiko inflasi terutama dipicu komponen makanan, pendidikan, dan ekspektasi inflasi.
·            Infrastrukstur dan interkoneksi (transportasi) yang kurang memadai.
Resiko yang berkenaan dengan kondisi politik dan hukum yang terjadi, seperti Resiko perubahan iklim, bencana alam, dan krisis keuangan yang datang secara mendadak.Tantangan  resiko global, seperti pemulihan ekonomi negara maju masih akan lama, sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi dan perdagangan dunia.
7
4.1. Hal – hal yang harus diperhatikan pada tahun 2011
                                                                                                        
Menurut Djayendra, beberapa hal yang perlu diperhatikan di tahun 2011 adalah
1.    Pemerintah harus lebih fokus untuk pemerataan dan pembangunan ekonomi domestic
2.    Industri dalam negeri harus lebih dilindungi dan jangan dibiarkan menjadi korban dari industri murah China.
3.    Jangan terlalu terlena dengan angka-angka ekonomi makro, tapi perhatikan sifat dari angka-angka ekonomi makro tersebut.
4.    Manfaatkan momentum positif perekonomian Indonesia di tahun 2011 untuk memperkuat fondasi sektor usaha perkebunan, pertanian, perikanan, dan energi.
5.    Manfaatkan potensi kreatifitas masyarakat Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik.
6.    Alam Indonesia yang luar biasa indah ini seharusnya mulai dikelola secara profesional untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.


8
BAB III
PENUTUP
III.1 KESIMPULAN

Pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan pemulihan ekonomi global terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia, tidak hanya terjadi pada peningkatangkatan ekpor komoditas pertanian & pertambangan tetapi juga pada ekspor komoditas manufaktur mulai mengalami peningkatan. Perkembangan tersebut mendukung pertumbuhan di sektor industri & sektor perdagangan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan.


DAFTAR PUSTAKA
·          www.wikipedia.com
·        Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, Evaluasi ekonomi 2010 dan Prospek Ekonomi 2011,

Minggu, 05 Juni 2016

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA-SEKTOR PERTANIAN

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA
SEKTOR PERTANIAN



Nama                           : Ichpa Ila Ichsani
Kelas                           :1EB08
NPM                            :23215216


UNIVERSITAS GUNADARMA
2016


  1. Sektor Pertanian di indonesia
Struktur perekonomian Indonesia tentang bagaimana arah kebijakan perekonomian Indonesia merupakan isu menarik. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi.Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi
sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat. Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.
Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan $air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.
Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Di kemudian hari kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia.Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan. Strategi pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.
Struktur perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di masa ini perlu segera dibenahi, sehingga kita dapat meneruskan hasil dari kebijakan perekonomian Indonesia yang sudah dibangun puluhan tahun lalu, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sampai saat sekarang ini.

  1. Nilai tukar petani
  • NTP nasional Maret 2015 sebesar 101,53 atau turun 0,64 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 0,23 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,42 persen.
  • Pada Maret 2015, NTP Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan terbesar (1,75 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan tertinggi (1,28 persen) dibanding kenaikan NTP provinsi lainnya.
  • Pada Maret 2015 terjadi inflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,48 persen disebabkan oleh naiknya indeks seluruh kelompok konsumsi. 
  • Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Maret 2015 sebesar 106,68 atau turun 0,58 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.


  1. Investasi di sektor pertanian
Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Sampai tahun 1991 sektor pertanian menyumbang 17,66 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 49,24 persen tenaga kerja nasional. Di samping itu sektor pertanian juga menyangga kehidupan sekitar 77,74 persen penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan, serta merupakan pendukung utama sektor agroindustri dalam mendorong/memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat pentingnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian Indanesia, maka pengembangan sektor i n i perlu terus ditingkatkan. Namun mefihat lemahnya daya saing sektor ini daXam menyerap investasi maka peranan pemerintah dalam pengembangan sektor ini perlu lebih ditingkatkan lagi agar laju pertumbuhan sektor ini tidak tertinggal jauh dengan sektor lainnya. Pada prinsipnya, .suatu kebfjaksanaan investasi dalam pengembangan suatu sektor seperti pertanian perlu dilandasi oleh pengetahuan tentang keterkaitan antar sektar dalam perekonomian secara keseluruhan. Pernusatan investasi bagi pengembangan sektor pertanian tertentu seharusnia didasari pada sektor-sektor yang kaitan intersektoralnya sangat kuat. Sektor yang dikembangkan hams rnampu mendorong pertumbufian sektor lainnya melalui keterkaitan baik dari segi input maupun outputnya.
  1. Keterkaitan pertanian dengan industri manufaktur
Pentingnya pertanian di dalam pertumbuhan sebuah ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, pertumbuhan pertanian akan meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan daerah bruto (PDB). Peran sektor pertanian sangat diperlukan dalam upaya menurunkan kemiskinan. Data PBB menyatakan bahwa pada daerah pedesaan di negara berkembang terdapat sekitar 1 milyar penduduk dari 1,2 milyar penduduk hidup dalam kemiskinan absolut (absolute poverty).Bank Dunia mengetahui bahwa populasi, pertanian dan environment adalah kunci untuk mengetahui masalah yang dihadapi di Sub-Sahara Afrika, yaitu daerah yang paling miskin di dunia. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat yang tidak diimbangi oleh teknik pertanian menyebabkan kekurangan. Hal ini juga menyebabkan degradasi tanah dan penurunan produksi dan konsumsi makanan per kapita.Selain membutuhkan sumber daya finansial, sektor pertanian juga memerlukan teknologi maju dan infrastruktur. Diskriminasi pemerintah terhadap sektor pertanian akan menghalangi keseluruhan pembangunan.
Transformasi Pertanian mengemukakan bahwa keberhasilan sektor pertanian bukan hanya alat bagi pembangunan, tetapi keberhasilan di sektor pertanian juga menjadi tujuan dari pembangunan. Pertanian dapat menjamin penyediaan kebutuhan milyaran penduduk di masa depan. Hal yang berhubungan dengan transformasi sektor pertanian:
1)     Peningkatan produktivitas pertanian.
2)     Penggunaan sumber daya yang dihasilkan untuk pembangunan di luar sektor pertanian.
3)     Integrasi pertanian dengan ekonomi nasional melalui infrastruktur dan pasar.
Salah satu karakteristik dalam pembangunan ekonomi adalah pergeseran jangka panjang populasi dan produksi dari sektor pertanian menjadi sektor industri dan sektor jasa. Hanya sebagian kecil masyarakat dalam negara industri yang hidup dari sektor pertanian. Konsep strategi pembangunan berimbang (balanced growth), yaitu pembangunan di sektor pertanian dan sektor industri secara bersamaan merupakan tujuan pembangunan yang paling ideal. Pada kenyataannya konsep strategi pembangunan berimbang tidak dapat dilakukan oleh negara berkembang, hal ini dikarenakan sumber daya yang tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan di sektor pertanian maupun sektor industri sekaligus.
Kontribusi Pertanian pada Pembangunan Pertanian memiliki kontribusi yang sangat besar kepada pembangunan. Kontribusi pertanian tersebut adalah:
1)     Meningkatkan persediaan makanan.
2)     Pendapatan dari ekspor.
3)     Pertukaran tenaga kerja ke sektor industri.
4)     Pembentukan modal.
5)     Kebutuhan akan barang-barang pabrikan.
Kekuatan bukanlah alat untuk mengeksploitasi petani. Beberapa negara berkembang menekan harga pertanian rendah, beberapa negara mengenakan pajak akan aktivitas pertanian, mencabut modal pada daerah pedesaan, secara umum dapat dikatakan banyak negara menempatkan industrialisasi di atas segalanya. Model Lewis hanya membuat beberapa ekonom dan pembuat kebijakan berpikir bahwa pertanian adalah tempat untuk mempekerjakan kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap oleh industrialisasi
Dalam analisis klasik dari Kuznets (1964), pertanian di LDCs dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut:
1)             Ekspansi sektor-sektor ekonomi lain sangat tergantung pada produk-produk dari sektor pertanian, bukan saja untuk suatu kelangsungan pertumbuhan suplai makanan mengikuti pertumbuhan penduduk.
2)             Karena bias agraris yang sangat kuat dari ekonomi selama tahp awal proses pembangunan ekonomi.
3)             Karena pentingnya pertanian secara relative menurun dengan pertumbuhan dan pembanguna ekonomi.
4)             Sektor pertanian mampu berperan sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran.


Daftar pustaka:
http://denandardede.blogspot.co.id/2015/05/keterkaitan-pertanian-dengan-industri_1.html

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA-PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH



Nama                           : Ichpa Ila Ichsani
Kelas                           :1EB08
NPM                            :23215216


UNIVERSITAS GUNADARMA
2016
  1. Pengertian otonomi daerah
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari autos dan namos. Autos yang memiliki arti "sendiri" serta namos yang berarti "aturan" atau "undang-undang". Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat aturan untuk mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain memiliki landasan pada acuan hukum, juga sebagai suatu implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah tersebut kewenangan yang luas, nyata dan memiliki tanggung jawab, terutam dalam hal mengatur, memanfaatkan, serta menggali berbagai sumber-sumber potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing.

  1. Undang-undang otonomi daerah
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yangg Berkeadilan, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  4. UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
  5. UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  1. perubahan penerimaan daerah dan peranan pendapatan asli daerah
Perubahan atas pendapatan, terutama PAD bisa saja berlatarbelakang perilaku oportunisme para pembuat keputusan, khususnya birokrasai di SKPD dan SKPKD. Namun, tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah (DPRD). Anggaran pendapatan akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan karena beberapa sebab, diantaranya karena (a) tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran, (b) perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah, dan (c) penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini.Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, di antaranya:
         Target pendapatan dalam APBD underestimated (dianggarkan terlalu rendah). Jika sebuah angka untuk target pendapatan sudah ditetapkan dalam APBD, maka angka itu menjadi target minimal yang harus dicapai oleh eksekutif. Target dimaksud merupakan jumlah terendah yang “diperintahkan” oleh DPRD kepada eksekutif untuk dicari dan menambah penerimaan dalam kas daerah.
         Alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang dilakukan agency yang dalam konteks pendapatan adalah sebagai budget minimizer. Dalam penyusunan rancangan anggaran yang menganut konsep partisipatif, SKPD mempunyai ruang untuk membuat budget slack karena memiliki keunggulan informasi tentang potensi pendapatan yang sesungguhnya dibanding DPRD.
         Jika dalam APBD “murni” target PAD underestimated, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD Perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD-P. Penambahan target PAD ini dapat diartikan sebagai hasil evaluasi atas “keberhasilan” belanja modal dalam mengungkit (leveraging) PAD, khususnya yang terealiasai dan tercapai outcome-nya pada tahun anggaran sebelumnya.
Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)


4. Pembangunan ekonomi regional

Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidakmerataan pertumbuhan daerah.Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan Model pertumbuhan neo-klasik.Dan beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan teori pertumbuhan tersebut dengan menggunakan data-data daerah.Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Untuk melihat ketidak merataan pertumbuhan regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan;
1.      Pertumbuhan output yaitu mengetahui indikator kapasitas produksi
2.      Pertumbuhan output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah
3.      Pertumbuhan output perkapita sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan .

Kita dapat mengidentifikasi tiga alasan terjadinya ketidakmerataan pertumbuhan regional yaitu;
• Technical progress berubah diantara region;
• Pertumbuhan capital stock berubah diantara region;
• Pertumbuhan tenaga kerja berubah diantara region
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.Oleh karena itu pemerintah daerah berserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.
    Pembangunan ekonomi nasional sejak PELITA I memang telah memberi hasil positif bila dilihat pada tingkat makro. Tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita mengalami peningkatan dari hanya sekitar US$50 pada pertengahan dekade 1960-an menjadi lebih dari US$1.000 pada pertengahan dekade 1990-an. Namun dilihat pada tingkat meso dan mikro, pembangunan selama masa pemerintahan orde baru telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk personal income, distribution,  maupun dalam bentuk kesenjangan ekonomi atau pendapatan antar daerah atau provinsi.
  1. Factor-faktor penyebab ketimpangan
1. Kosentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendahan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Di Indonesia, strategi pembangunan ekonomi nasional yang diterapkan selama pemerintahan Orde Baru membuat secara langsung maupun tidak langsung terpusatnya pembangunan ekonomi di Jawa, khususnya Jawa Barat dan Jawa Timur, dan hingga tingkat tertentu di Sumatra. Ini membuat terbelakangnya pembangunan ekonomi diprovinsi-provinsi di luar Jawa, khususnya di IKT.
Selain itu, memusatnya pembangunan ekonomi di Jawa juga disebabkan oleh berbagai hal lain, di antaranya ketersediaan infrastruktur dan letak geografis. Ekspansi ekonomi dalam pola seperti ini terbukti mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena L dan K yang ada, serta kegiatan perdagangan pindah dari daerah-daerah di luar Jawa ke Jawa. Khususnya migrasi L, baik dari kategori L berpendidikan rendah maupun berpendidikan tinggi terus mengalir ke Jawa, sehingga merugikan daerah-daerah lain salah satu faktor produksi penting hilang di daerah-daerah. Kerugian yang dialami banyak daerah di luar Jawa, khususnya IKT, karena terpusatnya kegiatan ekonomi nasional di Jawa adalah salah satu contoh konkret dari apa yang dimaksud dengan efek “penyurutan” dari kegiatan ekonomi yang terpusatkan di suatu daerah. Namun, sebenarnya kegiatan ekonomi yang terpusatnya di Jawa tidak harus sepenuhnya merugikan semua daerah lain, khususnya yang dekat dengan Jawa; atau tidak harus memperbesar efek-efek polarisasi. Paling tidak dalam teori, pembangunan ekonomi yang pesat di Jawa selama ini bisa juga memberi banyak keuntungan, misalnya dalam bentuk ekspor dari daerah-daerah tersebut ke Jawa meningkat dan berarti dampak positif terhadap pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan di daerah-daerah tersebut.
2. Alokasi Investasi
Indikator lain yang juga menujukkan pola serupa adalah distribusi investasi (I) langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) mau pun dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat I dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat di katakan bahwa kurangnya I di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah , karena tidak ada kegiatan kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur.
  1. Pembagian Indonesia bagian timur
Kawasan Timur Indonesia (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi) dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam namun menghadapi tantangan pembangunan yang berat dalam perbaikan iklim investasi, peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan pemerintahan. Keterisolasian secara geografis dan terbatasnya akses pengetahuan yang berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan individu yang berpikiran maju untuk saling belajar dan bekerjasama akibatnya sulit tercipta kerjasama efektif antar para individu dan antar wilayah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan.PE

  1. Teori dan analisis pembangunan ekonomi daerah
Perbedaan karakteristik wilayah berarti perbedaan potensi yang dimiliki, sehingga membutuhkan perbedaan kebijakan untuk setiap wilayah. Untuk menunjukkan adanya perbedaan potensi ini.
Zona Pengembangan Ekonomi Daerah adalah pendekatan pengembangan ekonomi daerah dengan membagi habis wilayah sebuah daerah berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki, dalam satu daerah dapat terdiri dari dua atau lebih zona dan sebuah zona dapat terdiri dari dua atau lebih cluster. Setiap zona diberi nama sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki, demikian pula pemberian nama untuk setiap cluster, misalnya : Zona Pengembangan Sektor Pertanian yang terdiri dari Cluster Bawang Merah, Cluster Semangka, Cluster Kacang Tanah, dst.Zona pengembangan ekonomi daerah (ZPED) adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk membangun ekonomi suatu daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pola pembangunan ekonomi dengan pendekatan Zona Pengembangan Ekonomi Daerah (ZPED), bertujuan:
1)     Membangun setiap wilayah sesuai potensi yang menjadi keunggulan kompetitifnya/kompetensi intinya.
2)     Menciptakan proses pembangunan ekonomi lebih terstruktur, terarah dan berkesinambungan.
3)     Memberikan peluang pengembangan wilayah kecamatan dan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan yang umumnya dikembangkan oleh para ahli ekonomi regional dewasa ini. Para ahli sangat concern dengan ide pengembangan ekonomi yang bersifat lokal, sehingga lahirlah berbagai Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development/LED).Strategi ini terangkum dalam berbagai teori dan analisis yang terkait dengan pembangunan ekonomi lokal. Salah satu analisis yang relevan dengan strategi ini adalah Model Pembangunan Tak Seimbang, yang dikemukakan oleh Hirscman :
Model pembangunan tak seimbang menolak pemberlakuan sama pada setiap sektor yang mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Model pembangunan ini mengharuskan adanya konsentrasi pembangunan pada sektor yang menjadi unggulan (leading sector) sehingga pada akhirnya akan merangsang perkembangan sektor lainnya.

https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/
http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah 
http://denandardede.blogspot.co.id/2015/05/teori-dan-analisis-pembangunan-ekonomi.html